AHAD, CHAMMAL AGT AL and Oksep, Adhayanto and Heni, Widiyani (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) CHAMMAL AGT AL AHAD_180574201040_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (653kB)
	Text (Abstrak) CHAMMAL AGT AL AHAD_180574201040_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (BAB I) CHAMMAL AGT AL AHAD_180574201040_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Daftar Pustaka) CHAMMAL AGT AL AHAD_180574201040_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Full Teks) CHAMMAL AGT AL AHAD_180574201040_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang, dengan fokus pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan serta faktor-faktor penghambatnya. Rumusan masalah meliputi: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum curat di Tanjungpinang, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum selama proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHAP, KUHP, dan literatur pendukung, dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan narasumber kunci di Polresta Tanjungpinang serta observasi langsung kondisi lapangan dan proses penanganan perkara . Analisis data dilakukan secara deduktif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 terjadi peningkatan kasus curat dari 27 menjadi 41 kasus, dengan modus operandi yang khas: pembobolan pintu atau jendela pada malam hari menggunakan alat sederhana dan pelaku bekerja berkelompok. Penegakan hukum di tahap penyelidikan dan penyidikan masih menghadapi kendala SDM, keterbatasan teknologi forensik, serta prosedur operasional yang tertunda. Faktor penghambat lain mencakup tekanan ekonomi pelaku, campur tangan politik, dan koordinasi lintas-instansi yang belum optimal . Sebagai kesimpulan, meski tahapan penegakan hukum telah dijalankan sesuai KUHAP dan KUHP, efektivitasnya terganggu oleh berbagai hambatan operasional dan struktural. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana forensik, serta perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan curat dapat lebih cepat, akurat, dan memberikan efek jera yang nyata.

Actions (login required)

View Item