SAKTI PRATAMA, REVHAN and Efritadewi, Ayu and Syahputra, Irwandi (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) REVHAN_SAKTI_PRATAMA_2105040018_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (834kB)
	Text (Abstrak) REVHAN_SAKTI_PRATAMA_2105040018_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Bab I) REVHAN_SAKTI_PRATAMA_2105040018_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Daftar Pustaka) REVHAN_SAKTI_PRATAMA_2105040018_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Full Teks) REVHAN_SAKTI_PRATAMA_2105040018_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan cara manusiaberinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Namun, kemajuan inijuga menimbulkan tantangan baru berupa penyalahgunaan ruang digital, salahsatunya adalah penyebaran ujaran kebencian. Fenomena ini menjadi semakinkompleks karena media sosial memungkinkan penyebaran konten bermuatankebencian secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Dalam konteks hukum,ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentangPerubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik (UU ITE) sering dianggap multitafsir dan menimbulkan persoalan dalampenerapannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanapenafsiran dan penerapan unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dalam Pasal28 Ayat (2) UU ITE, terutama terkait batas antara kebebasan berekspresi, kritik,dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur subjektifdan objektif dalam tindak pidana ujaran kebencian menggunakan metode hukumnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif deskriptif.Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisissecara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur subjektifmenitikberatkan pada adanya kesengajaan dan kesadaran pelaku, sedangkan unsurobjektif berkaitan dengan tindakan nyata berupa penyebaran informasi yangmenimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat. Kesimpulannya,penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE harus dilakukan secara proporsional denganmemperhatikan asas legalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap kebebasanberekspresi agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pendapat yang sah diruang digital

Actions (login required)

View Item