DANDI, FEBRI and Haidawati, Haidawati and Ulfah, Fitria (2026) KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR (STUDI KASUS MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU LIPAN DESA PENUBA KABUPATEN LINGGA). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FEBRI_DANDI_2102050009_SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - Cover.pdf - Published Version Download (902kB)
	Text (Abstrak) FEBRI_DANDI_210205009_SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - Abstrak.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (BAB I) FEBRI_DANDI_2102050009_SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - BAB I.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Daftar Pustaka) FEBRI_DANDI_2102050009_SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - Daftar Pustaka.pdf Download (199kB)
	Text (Full Teks) FEBRI_DANDI_2102050009_SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Suku Laut merupakan komunitas pesisir yang awalnya hidup nomaden dan terisolasi. Masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan telah mengalami proses pendaratan dan perubahan status sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Penelitian mengkaji perubahan pola kehidupan pasca-pendaratan, peran pemerintah setelah pencabutan status Komunitas Adat Terpencil dan tingkat kesejahteraan masyarakat Suku Laut berdasarkan indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, serta kuesioner tertutup terhadap 14 masyarakat asli Suku Laut. Data kualitatif dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan 21 indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September yang berlokasi di Pulau Lipan, Desa Penuba, Kabupaten Lingga. Hasil penelitian menunjukkan perubahan kehidupan pasca-pendaratan membawa perubahan terhadap kehidupan masayarakat Suku Laut di Pulau Lipan, terutama pada aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Pasca-pencabutan status Komunitas Adat Terpencil (KAT), peran pemerintah terhadap masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan masih tetap berlangsung, dari pembangunan permukiman, bantuan sosial, dan bantuan fisik. Kesejahteraan masyarakat Suku Laut berdasarkan indikator BKKBN menunjukkan 64 % berada dalam kategori Keluarga Pra-Sejahtera (KPS), yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi ke enam indikator pada kebutuhan dasar.

Actions (login required)

View Item