SILALAHI, HOTMAULI and Syahputra, Irwandi and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) HOTMAULI SILALAHI_2205040072_ILMU HUKUM_COVER..pdf - Published Version Download (774kB)
	Text (ABSTRAK) HOTMAULI SILALAHI_2205040072_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (BAB 1) HOTMAULI SILALAHI_2205040072_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (DAFTAR REFERENSI) HOTMAULI SILALAHI_2205040072_ILMU HUKUM_DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (FULL TEKS) HOTMAULI SILALAHI_2205040072_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel), keterangan saksi memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti yang sah. Salah satu bentuk kesaksian yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan adalah keterangan saksi penyidik, mengingat saksi tersebut merupakan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penyidikan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian hakim dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi penyidik secara yuridis berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dan diberikan di bawah sumpah di persidangan. Namun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi penyidik bersifat tidak sempurna dan relatif, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan saksi penyidik lebih tepat diposisikan sebagai alat bukti pendukung yang harus didukung oleh alat bukti lain dan dinilai secara hati-hati oleh hakim berdasarkan keyakinannya. Kesimpulannya, meskipun keterangan saksi penyidik sah secara yuridis, penggunaannya dalam pembuktian pidana harus ditempatkan secara proporsional guna menjamin tercapainya kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pembuktian pidana.

Actions (login required)

View Item