ANDIKA, ANDIKA and Kurnianingsih, Fitri and Firman, Firman (2026) TATA KELOLA ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN (STUDI KASUS BADAN KEUANGAN ASET DAN DAERAH). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Andika_190563201080_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (508kB)
	Text (Abstrak) Andika_190563201080_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Bab 1) Andika_190563201080_Ilmu Administrasi Negara_Bab 1.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Daftar Pustaka) Andika_190563201080_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Full Teks) Andika_190563201080_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aset daerah yang dikelola secara transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, taat hukum, dan partisipatif akan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tata kelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKAD Kabupaten Bintan Tahun 2024, wawancara mendalam dengan pejabat terkait, serta kajian literatur dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan indikator-indikator good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, serta partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BKAD Kabupaten Bintan telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Transparansi terlihat melalui penggunaan aplikasi e-BMD dan publikasi laporan keuangan; akuntabilitas tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban berlapis yang diaudit oleh BPK; responsivitas diwujudkan melalui penanganan aset terbengkalai melalui inventarisasi dan pemanfaatan ulang; efektivitas dan efisiensi didukung pemanfaatan teknologi informasi serta koordinasi lintas OPD; supremasi hukum diterapkan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; dan partisipasi tercermin dalam keterlibatan OPD dalam rekonsiliasi serta bimbingan teknis. (2) kendala dalam pengelolaan aset, yaitu ketidaktepatan dan ketidakkonsistenan data pada aplikasi e-BMD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat OPD, belum lengkapnya dokumen legalitas kepemilikan aset, serta pengawasan aset yang masih dilakukan secara manual. Kesimpulannya, tata kelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, meskipun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terutama terkait kualitas data, peningkatan kompetensi aparatur, serta perluasan partisipasi masyarakat. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi BKAD dalam memperkuat pengelolaan aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item