LAIA, SURYA and Swastiwi, Anastasia Wiwik and Kaloko, Ilhamda Fattah (2026) TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK-HAK PENGUNGSI (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SURYA_LAIA_2205040045_ILMU HUKUM - Cover.pdf - Published Version Download (927kB)
	Text (Abstrak) SURYA_LAIA_2205040045_ILMU HUKUM - Abstrak.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (BAB 1) SURYA_LAIA_2205040045_ILMU HUKUM - BAB 1.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Daftar Pustaka) SURYA_LAIA_2205040045_ILMU HUKUM - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Full Teks) Surya_Laia_2205040045_Ilmu Hukum_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanggung jawab negara merupakan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada dalam wilayah kekuasaannya, termasuk kelompok rentan seperti pengungsi yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks pengungsi Rohingya, kewajiban tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara penerima yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kemanusiaan meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis tanggung jawab negara Indonesia dalam menjamin hak- hak pengungsi, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya dalam studi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pengkajian prinsip, norma, dan aturan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya berdasarkan prinsip non-refoulement dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Implementasi kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan perlindungan sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang mencakup penyelamatan, penampungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Namun demikian, pemenuhan hak-hak pengungsi secara menyeluruh masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi, keterbatasan kapasitas dan anggaran pemerintah, serta dinamika sosial berupa penolakan masyarakat lokal, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat terbatas dan sementara serta memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan Indonesia kepada pengungsi Rohingya masih bersifat minimum dan sementara, sehingga diperlukan penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif guna menjamin pemenuhan hak-hak pengungsi secara berkelanjutan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Pengungsi Rohingya, Hak Asasi Manusia, Non- Refoulement, Perlindungan Pengungsi

Actions (login required)

View Item