FISABILA, ALIFIA and Anastasia Wiwik, Swastiwi and Ilhamda Fattah, Kaloko (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN PENDEPORTASIAN DETENI ASING TIDAK MAMPU DI RUMAH DETENSI IMIGRASI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Alifia Fisabila_2205040007_IlmuHukum_ Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) Alifia Fisabila_2205040007_IlmuHukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (351kB)
	Text (Bab 1) Alifia Fisabila_2205040007_IlmuHukum_ Bab 1.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Daftar Pustaka) Alifia Fisabila_2205040007_IlmuHukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Full Text) Alifia Fisabila_2205040007_IlmuHukum. Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Detensi administratif terhadap orang asing merupakan salah satu instrumen penegakan hukum keimigrasian yang berada dalam kewenangan negara sebagai perwujudan kedaulatan, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut kerap menimbulkan persoalan hak asasi manusia, khususnya terhadap deteni asing yang tidak mampu dideportasi akibat keterbatasan finansial serta tidak terpenuhinya kriteria bantuan dari International Organization for Migration (IOM). Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penahanan berkepanjangan tanpa kepastian hukum yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip non-arbitrary detention sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan praktik pelaksanaan detensi terhadap deteni asing tidak mampu di Indonesia serta mengkaji kemungkinan penerapan mekanisme alternatif non-penahanan sebagai solusi yang lebih proporsional dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang keimigrasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penanganan deteni asing tidak mampu, sehingga praktik detensi masih sangat bergantung pada diskresi pejabat imigrasi tanpa batasan yang jelas mengenai jangka waktu dan mekanisme pengawasan. Selain itu, penerapan alternatif non-penahanan belum diimplementasikan secara optimal, yang berdampak pada kerentanan deteni terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi keimigrasian serta pengembangan dan uji coba mekanisme alternatives to detention guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kedaulatan negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kata kunci: Deteni Asing, Detensi Keimigrasian, Alternatif Non-Penahanan, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional.

Actions (login required)

View Item