Khairatunnisa, Wahyu and Ayu, Efritadewi and Dian Mustika, Intan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI JAKARTA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Wahyu_Khairatunnisa_2205040127_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (594kB)
	Text (Abstrak) Wahyu_Khairatunnisa_2205040127_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (417kB)
	Text (BAB I) Wahyu_Khairatunnisa_2205040127_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (498kB)
	Text (Daftar Pustaka) Wahyu_Khairatunnisa_2205040127_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (476kB)
	Text (Full Teks) Wahyu_Khairatunnisa_2205040127_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penjarahan, khususnya yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa di Indonesia, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya. Meskipun secara normatif telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban, dalam praktiknya perlindungan dan pemulihan hak korban belum berjalan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penjarahan serta mengidentifikasi hambatan dalam pemulihan hak-hak korban menggunakan teori Arif Gosita dan Mendelshon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana penjarahan mengalami kerugian yang bersifat multidimensional, baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi kerusakan tempat tinggal, hilangnya barang berharga, dan rusaknya aset ekonomi, sedangkan kerugian immateriil berupa trauma psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, dan terganggunya kehidupan sosial korban. Perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung berorientasi pada aspek represif melalui pemidanaan pelaku, sementara pemulihan hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama meliputi sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, prosedur restitusi yang rumit, serta keterbatasan peran negara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penjarahan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan hak, martabat, dan rasa aman korban secara adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban penjarahan, Pemulihan hak korban.

Actions (login required)

View Item