APRILIA, DITA and Haryanti, Dewi and Harmain, Irfan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MEMBUAT AKTA KARENA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP ETIKA PROFESI (STUDI KASUS NOTARIS KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DITA_APRILIA_2205040172_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (739kB)
	Text (Abstrak) DITA_APRILIA_2205040172_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab 1) DITA_APRILIA_2205040172_Ilmu Hukum - Bab 1.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Daftar Pustaka) DITA_APRILIA_2205040172_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Full Teks) DITA_APRILIA_2205040172_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktik kenotariatan, Notaris kerap dihadapkan pada permohonan pembuatan akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip etika profesi. Kondisi ini menempatkan Notaris pada posisi dilematis antara memenuhi permintaan klien dan menjaga integritas jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menolak membuat akta karena bertentangan dengan prinsip etika profesi, dengan studi kasus Notaris di Kota Tanjungpinang. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada Notaris yang melakukan penolakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlindungan preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Notaris untuk membuat akta yang tidak memenuhi syarat hukum dan etika merupakan tindakan yang sah berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Notaris. Penolakan tersebut justru berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah lahirnya akta cacat hukum serta perlindungan represif bagi Notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Notaris yang menolak membuat akta demi menjaga kepastian hukum dan martabat profesi berhak memperoleh perlindungan hukum secara normatif dan institusional.

Actions (login required)

View Item