HUTASOIT, HOTLIN and Azhari, Setiawan and Rizqi Apriani, Putri (2026) PERLINDUNGAN PENGUNGSI DAN POSISI TAWAR DIPLOMASI INDONESIA : PENERAPAN PRINSIP NON REFOULEMENT (2016-2025). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) HOTLIN HUTASOIT_2205050018_Hubungan Internasional - Cover.pdf - Published Version Download (742kB)
	Text (Abstrak) HOTLIN HUTASOIT_2205050018_Hubungan Internasional - Abstrak.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (BAB I) HOTLIN HUTASOIT_2205050018_Hubungan Internasional - BAB I.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Daftar Pustaka) HOTLIN HUTASOIT_2205050018_Hubungan Internasional - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Full Teks) HOTLIN HUTASOIT_2205050018_Hubungan Internasional - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

refoulement berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam memperkuat posisi tawar diplomasi negara pada isu penanganan pengungsi internasional periode 2016–2025. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara transit pengungsi di kawasan Asia Tenggara, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta dinamika kerja sama Indonesia dengan aktor internasional dan negara mitra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis melalui triangulasi sumber data yang meliputi dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, literatur akademik, serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip non refoulement memberikan legitimasi moral dan hukum internasional bagi Indonesia, yang berfungsi sebagai modal diplomatik dalam meningkatkan posisi tawar negara. Posisi tawar tersebut tercermin melalui tiga mekanisme utama, yaitu: (1) negosiasi Indonesia dengan UNHCR dan IOM terkait pendanaan dan solusi jangka panjang seperti resettlement; (2) hubungan bilateral Indonesia Australia yang menunjukkan pola tawar-menawar berbasis ketergantungan timbal balik; dan (3) pemanfaatan forum multilateral Bali Process sebagai sarana mendorong skema burden sharing regional tanpa mengikat secara hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip non refoulement tidak hanya mencerminkan komitmen kemanusiaan Indonesia, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di tingkat internasional, sekaligus menjaga kedaulatan dan fleksibilitas kebijakan sebagai negara transit pengungsi.

Actions (login required)

View Item