RINALDY, ESTABELA and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT ASAS NE BIS IN IDEM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ESTABELA RINALDY_2105040060_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (694kB)
	Text (Abstrak) ESTABELA RINALDY_2105040060_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Bab I) ESTABELA RINALDY_2105040060_Ilmu Hukum-Bab I.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) ESTABELA RINALDY_2105040060_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Full Teks) ESTABELA RINALDY_2105040060_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penerapan asas ne bis in idem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi. Permasalahan muncul ketika hakim tidak konsisten dalam menerapkan asas ini, sehingga seseorang dapat diadili berkali-kali untuk perbuatan yang sama setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan fondasi negara hukum. Dimana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang mengetahui akibat hukum dari perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas ne bis in idem pada perkara tindak pidana korupsi dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus TPK/2023/PN.Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak sepenuhnya memperhatikan adanya putusan sebelumnya terhadap terdakwa untuk tindak pidana yang sama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan asas ne bis in idem yang menegaskan larangan mengadili kembali seseorang atas perbuatan yang telah diputus secara tetap. Ketidaktelitian hakim dalam mempertimbangkan riwayat hukum terdakwa mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak menerapkan asas ne bis in idem dengan tidak menimbang adanya putusan pertama yang sudah inkracht.

Actions (login required)

View Item