LUBIS, DIAN PUTRI PATRECIA and Ayu, Efritadewi and Hendra, Arjuna (2026) ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID-SUS-TPK/2022/PN TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DIAN PUTRI PATRECIA LUBIS_2105040111_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (652kB)
	Text (Abstrak) DIAN PUTRI PATRECIA LUBIS_2105040111_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (668kB)
	Text (Bab I) DIAN PUTRI PATRECIA LUBIS_2105040111_Ilmu Hukum-Bab I.pdf - Published Version Download (491kB)
	Text (Daftar Pustaka) DIAN PUTRI PATRECIA LUBIS_2105040111_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (538kB)
	Text (Full Teks) DIAN PUTRI PATRECIA LUBIS_2105040111_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kasus Putusan Nomor 4/Pid-SusTPK/2022/PN.TPG.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, selaku ASN, terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan manipulasi data penerima insentif COVID-19 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 513.603.958. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang oleh ASN merupakan tindakan pidana serius yang berdampak negatif terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penegakan hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Disarankan adanya peningkatan pengawasan, edukasi terhadap ASN, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Actions (login required)

View Item