BERLIANNY, NAVYRA and Suryadi, Suryadi and Lia, Nuraini (2026) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NAVYRA BERLIANNY_ 2105040088 _Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Abstrak) NAVYRA BERLIANNY_ 2105040088 _Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (BAB I) NAVYRA BERLIANNY_ 2105040088 _Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (462kB)
	Text (Daftar Pustaka) NAVYRA BERLIANNY_ 2105040088 _Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (552kB)
	Text (Full Teks) NAVYRA BERLIANNY_ 2105040088 _Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan produk makanan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku Usaha UMKM tanpa memiliki sertifikat halal, termasuk di Kota Tanjungpinang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim terkait kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi serta menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal di kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha UMKM di kota Tanjungpinang yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal akibat ketidakpahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, kendala biaya dan informasi program fasilitasi, keterbatasan waktu dan kendala administrasi. Tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal mencakup kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dari pemerintah agar kewajiban sertifikasi halal dapat terlaksana secara efektif.

Actions (login required)

View Item