Idris, Basyaruddin and Adhayanto, Oksep and Syahputra, Irwandi (2026) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pada Inspektorat Daerah Tanjungpinang). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Basyaruddin_Idris_2105040142_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (524kB)
	Text (Abstrak) Basyaruddin_Idris_2105040142_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (BAB I) Basyaruddin_Idris_2105040142_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (Daftar Pustaka) Basyaruddin_Idris_2105040142_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Full Teks) Basyaruddin_Idris_2105040142_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis secara geografis dan ekonomi, namun potensinya sering terhambat oleh praktik korupsi di sektor-sektor vital seperti pengadaan barang/jasa, pendidikan, dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan menyoroti peran Inspektorat Daerah dan implementasi sistem e-government. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan langkah-langkah preventif seperti penerapan e-budgeting, e-procurement, dan penguatan fungsi Inspektorat sebagai APIP, praktik korupsi masih terjadi, seperti pada kasus penyalahgunaan dana BOS dan proyek infrastruktur. Kelemahan sistem pengendalian internal dengan melakukan Audit dan Pengawasan Khusus, rendahnya efek jera vonis pidana, dan minimnya partisipasi masyarakat turut memperburuk situasi. Diperlukan pendekatan strategis yang menggabungkan aspek penal dan non-penal, dengan memperkuat integritas kelembagaan, mendorong keterlibatan publik, serta meningkatkan kapasitas Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal. Reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi sejak dini, dan political will dari kepala daerah menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item