Tobi, Patrisius Boli and Endri, Endri and Syahputra, Irwandi (2026) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Patrisius_Boli_Tobi_2105040132_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (Abstrak) Patrisius_Boli_Tobi_2105040132_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (466kB)
	Text (BAB I) Patrisius_Boli_Tobi_2105040132_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (Daftar Pustaka) Patrisius_Boli_Tobi_2105040132_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (450kB)
	Text (Full Teks) Patrisius_Boli_Tobi_2105040132_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian bertajuk "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penetapan Tersangka" ini dilatarbelakangi oleh penguatan kemandirian fungsi penyidikan Polri pasca era reformasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Meskipun telah terjadi transformasi mekanisme penetapan tersangka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan ambang batas minimal dua alat bukti sah, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kerancuan antara domain hukum pidana dan perdata. Rumusan masalah dalam kajian ini difokuskan pada analisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menetapkan status tersangka serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses pra-ajudikasi, terutama ketika terjadi persinggungan antara ranah pidana dan perdata dalam sengketa lahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji batas yuridis penggunaan diskresi oleh penyidik guna memastikan subjektivitas tindakan tetap berpijak pada asas kepastian hukum serta mengevaluasi mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana demi mencegah kesalahan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tanjungpinang, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum di fase pra-ajudikasi masih sangat lemah akibat pengabaian doktrin prejudicieel geschil (perselisihan pra- yudisial) oleh penyidik. Kegagalan dalam mengidentifikasi dimensi perdata pada kasus pengrusakan patok batas tanah menyebabkan terjadinya kriminalisasi prematur yang merugikan hak asasi subjek hukum. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam gelar perkara serta peran hakim praperadilan untuk menilai kedalaman bukti kepemilikan sebelum mengesahkan status tersangka guna mewujudkan sistem peradilan yang akuntabel dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item