NARIYAH, ANNISA ALIF NUR and Riyadi, Sayed Fauzan and Thahira, Atika (2026) KETERBATASAN UNCLOS 1982 TERHADAP PELAKSANAAN FREEDOM OF NAVIGATION OPERATIONS DI LAUT CHINA SELATAN : STUDI ATAS FONOPS OLEH AMERIKA SERIKAT. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Annisa Alif Nur Nariyah_2205040044_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (749kB)
	Text (Abstrak) Annisa Alif Nur Nariyah_2205040044_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Bab 1) Annisa Alif Nur Nariyah_2205040044_Ilmu Hukum_Bab 1.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Daftar Pustaka) Annisa Alif Nur Nariyah_2205040044_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Full Teks) Annisa Alif Nur Nariyah_2205040044_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs) oleh Amerika Serikat di Laut Cina Selatan merupakan isu penting dalam hukum laut internasional kontemporer dan keamanan maritim regional. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap klaim maritim yang dianggap tidak konsisten dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), khususnya klaim garis sembilan/sepuluh titik China dan pembatasan navigasi angkatan laut asing, yang telah berkontribusi pada ketidakpastian hukum dan ketegangan regional. Studi ini bertujuan untuk meneliti respons negara-negara pantai dan aktor regional terhadap FONOPs AS di Laut Cina Selatan dan untuk menilai implikasinya terhadap efektivitas dan keterbatasan UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum utama yang mengatur kegiatan maritim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatifempiris, dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual, dan berbasis kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara, didukung oleh data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi, dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan analisis tematik. Temuan menunjukkan bahwa respons terhadap FONOPs (Operasi Kebebasan Navigasi) sangat bervariasi, mulai dari dukungan terbatas dan penentangan eksplisit hingga posisi pragmatis dan ambivalen yang memprioritaskan stabilitas regional. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kepentingan strategis, interpretasi hukum, dan pertimbangan keamanan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 menjamin kebebasan navigasi, kurangnya regulasi eksplisit tentang kegiatan militer di laut mengungkapkan keterbatasan inheren dalam menangani dinamika keamanan maritim kontemporer di Laut Cina Selatan.

Actions (login required)

View Item