NABILA, PUTRI and Winarti, Novi and Farhan, Adhe Fadli (2026) ANALISIS PROSES PENGAWASAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2025/2026 TERHADAP KEBIJAKAN JALUR DOMISILI DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) PUTRI NABILA_2205010017_Ilmu Pemerintahan-Cover.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (Abstrak) PUTRI NABILA_2205010017_Ilmu pemerintahan-Abstrak.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (BAB I) PUTRI NABILA_2205010017_Ilmu Pemerintahan-BAB I.pdf - Published Version Download (701kB)
	Text (Daftar Pustaka) PUTRI NABILA_2205010017_Ilmu Pemerintahan-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (Full Text) Putri Nabila_2205010017_Ilmu Pemerintahan-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 terhadap kebijakan jalur domisili di Kota Tanjungpinang. Kebijakan jalur domisili dalam SPMB diterapkan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dasar dengan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian daya tampung sekolah dengan jumlah pendaftar, kendala dalam verifikasi data domisili, serta perbedaan jumlah pendaftar antar sekolah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya proses pengawasan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan SPMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan telah diimplementasikan secara prosedural sesuai regulasi daerah, namun belum mencapai efektivitas maksimal pada tataran operasional. Teknik pengendalian (directing) dan pengawasan (controlling) telah berjalan melalui penetapan juknis dan pelaksanaan bimbingan teknis. Namun, pemantauan (monitoring) masih bersifat reaktif karena sangat bergantung pada pengaduan masyarakat. Evaluasi mengungkap adanya kesenjangan validitas dokumen kependudukan, sementara audit dari Inspektorat menemukan ketimpangan distribusi siswa, di mana beberapa sekolah mengalami kelebihan rombongan belajar (over rombel) dan sekolah lain kekurangan murid. Supervisi (pengawasan melekat) berhasil mencegah praktik pungutan liar. Penilaian (appraisal) kinerja pelaksana cenderung dilakukan secara informal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan sinkronisasi data antarinstansi dan transparansi kuota penerimaan siswa di sekolah dasar sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan SPMB yang lebih adil dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item