SYAFRIANI BORU SITORUS, REGINA and Haryanti, Dewi and Intan, Dian Mustika (2026) PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) Regina_Syafriani_Boru_Sitorus_2205040155_Ilmu-Hukum-COVER.pdf - Published Version Download (899kB)
	Text (ABSTRAK) Regina_Syafriani_Boru_Sitorus_2205040155_Ilmu-Hukum-ABSTRAK.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (BAB 1) Regina_Syafriani_Boru_Sitorus_2205040155_Ilmu-Hukum-BAB 1.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (DAFTAR REFERENSI) Regina_Syafriani_Boru_Sitorus_2205040155_Ilmu-Hukum-DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Full Teks) Regina_Syafriani_Boru_Sitorus_2205040155_Ilmu_Hukum- Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan pembalasan yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan pengaturan pemidanaan dalam pemulihan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Serta sejauh mana prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengaturan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Serta relevansinya terkait dengan prinsip restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023. Telah mengakomodasi prinsip restorative justice melalui tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik, serta. Hal ini tercermin dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta adanya alternatif sanksi seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda yang lebih proporsional. Meskipun demikian, implementasi pendekatan pemulihan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan dilapangan. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memperbaiki keadaan dan berorientasi pada pemulihan serta keseimbangan sosial. Kesimpulannya merupakan bentuk transformasi paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Actions (login required)

View Item