MELISA, MELISA and Glory Yolanda, Yahya and Rizqi Apriani, Putri (2026) DINAMIKA IMPLEMENTASI FIVE-POINT CONSENSUS KTT ASEAN 2023: STUDI KASUS KRISIS MYANMAR. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
|
Text (Cover)
Melisa_2205050006_Ilmu_Hubungan_Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (543kB) |
|
|
Text (Abstrack)
Melisa_2205050006_Ilmu_Hubungan_Internasional_Abstrack.pdf - Published Version Download (118kB) |
|
|
Text (Bab 1)
Melisa_2205050006_Ilmu_Hubungan_Internasional_Bab1.pdf - Published Version Download (274kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Melisa_2205050006_Ilmu_Hubungan_Internasional_Daftar_Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB) |
|
|
Text (Fullteks)
Melisa_2205050006_Ilmu_Hubungan_Internasional_FullTeks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 memicu krisis politik, keamanan, dan kemanusiaan yang mendorong ASEAN menyepakati Five-Point Consensus sebagai kerangka penyelesaian konflik. Namun, implementasi 5PC menghadapi berbagai kendala sehingga menjadi fokus evaluasi pada KTT ASEAN 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Five-Point Consensus pada KTT ASEAN 2023 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam menangani krisis Myanmar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif serta dianalisis menggunakan Teori Liberalisme Institusional Robert O. Keohane dan konsep rezim internasional Stephen D. Krasner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN tetap menjadikan Five-Point Consensus sebagai kerangka utama penyelesaian krisis Myanmar melalui penguatan diplomasi, bantuan kemanusiaan, optimalisasi peran Utusan Khusus ASEAN, dan mekanisme Troika. Implementasi 5PC didukung oleh penguatan koordinasi kelembagaan ASEAN, kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, serta pendekatan quiet diplomacy. Namun, implementasinya masih terhambat oleh ketidakpatuhan junta militer Myanmar, prinsip non-intervensi, perbedaan kepentingan negara anggota, lemahnya mekanisme penegakan, dan eskalasi konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Five-Point Consensus meningkatkan koordinasi ASEAN dalam merespons krisis Myanmar, tetapi optimalisasinya masih terbatas dalam mendorong penyelesaian krisis tersebut.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 303.6 Conflict Social/Konflik Sosial | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional | |||||||||
| Depositing User: | user HI | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 03:08 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2026 03:08 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/11679 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
