VIBRA BAGASKORO, MUHAMMAD and Muzwardi, Ady and Wahyudi, Herry (2026) PEMETAAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM DOKUMEN KERJASAMA TCG 2024 INDONESIA-TIONGKOK. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhammad Vibra Bagaskoro_2205050012_Ilmu Hubungan Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (749kB)
	Text (Abstrak) Muhammad Vibra Bagaskoro_2205050012_Ilmu Hubungan Internasional_Abstrak.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (BAB I) Muhammad Vibra Bagaskoro_2205050012_Ilmu Hubungan Internasional_BAB I.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Daftar Pustaka) Muhammad Vibra Bagaskoro_2205050012_Ilmu Hubungan Internasional_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (489kB)
	Text (Full Teks) Muhammad Vibra Bagaskoro_2205050012_Ilmu Hubungan Internasional_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penandatanganan dokumen Technical Cooperation Guidelines (TCG) 2024 antara Indonesia dan Tiongkok terkait perikanan tangkap memunculkan dinamika antara peluang ekonomi biru dan tantangan kedaulatan, mengingat rekam jejak ancaman IUU fishing dan taktik zona abu-abu di perairan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan keamanan maritim Indonesia dalam dokumen TCG 2024 menggunakan tiga kerangka teori keamanan maritim Christian Bueger: Sekuritisasi, Semiotika (Maritime Security Matrix), dan Teori Praktik Keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap naskah TCG 2024 beserta literatur pendukung, yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, melalui analisis Sekuritisasi, TCG 2024 bukan sekadar pedoman teknis perikanan, melainkan produk kompromi diplomasi yang menyekuritisasi ancaman masa lalu pada skema investasi asing bidang perikanan tangkap dan ketegangan geopolitik Indonesia-Tiongkok menjadi skema bisnis patungan (joint venture) yang dikendalikan ketat oleh yurisdiksi Indonesia. Kedua, pemetaan menggunakan Maritime Security Matrix menunjukkan TCG berupaya mengakomodasi empat pilar keamanan: (1) National Security dijaga dengan menghindari perairan rawan sengketa (Zona 01) dan pewajiban kapal berbendera Indonesia; (2) Economic Development didorong melalui kewajiban pendaratan dan pengolahan hasil tangkapan di daratan Indonesia; (3) Marine Environment dilindungi melalui sistem kuota dan larangan modifikasi alat tangkap; serta (4) Human Security dijamin dengan pewajiban penyerapan tenaga kerja WNI beserta perlindungan asuransi sosial. Ketiga, tinjauan Teori Praktik Keamanan menemukan adanya celah kerentanan struktural yang signifikan. TCG murni bersifat kesepakatan sektoral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan (MARA) Tiongkok, sehingga tidak memiliki daya ikat operasional terhadap aktor penegak hukum maritim lainnya seperti Bakamla, TNI AL, maupun Polairud. Kesimpulannya, meskipun rumusan teknis TCG 2024 di atas kertas berhasil meminimalisasi ancaman negara dan mengamankan kedaulatan serta ekonomi, efektivitas implementasinya akan rentan jika tidak ditopang oleh sebuah Komunitas Praktik Keamanan Maritim lintas lembaga yang terintegrasi di lapangan.

Actions (login required)

View Item