RIFAQ ALHAQI, EMHA and Afrizal, Afrizal and Afnira, Ella (2026) TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI RISIKO BENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) EMHA_RIFAQ_ALHAQI_2205010089_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (Abstrak) EMHA_RIFAQ_ALHAQI_2205010089_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Bab I) EMHA_RIFAQ_ALHAQI_2205010089_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Daftar Pustaka) EMHA_RIFAQ_ALHAQI_2205010089_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (Full Teks) EMHA_RIFAQ_ALHAQI_2205010089_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi risiko bencana, seperti banjir, kebakaran permukiman, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem. Meningkatnya kejadian bencana pada tahun 2024 terjadi sebanyak 270 kali, menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintah daerah yang mampu mendukung pelaksanaan mitigasi risiko bencana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintah daerah dalam mitigasi risiko bencana di Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori Good Governance United Nations Development Programme (UNDP) yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, serta efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah daerah dalam mitigasi risiko bencana telah berjalan cukup baik, ditandai dengan pelaksanaan berbagai program mitigasi, seperti sosialisasi dan edukasi kebencanaan, penyampaian informasi peringatan dini, koordinasi dengan BMKG, pembentukan relawan kebakaran, inspeksi bangunan, serta kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi bencana. Pelaksanaan mitigasi juga telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, jumlah personel, serta belum meratanya pelaksanaan program mitigasi di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, dan pemerataan pelaksanaan program mitigasi agar penyelenggaraan mitigasi risiko bencana dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: Good Governance, Mitigasi Risiko Bencana, Tata Kelola Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item