ARIFAH PANGESTI, SAHLA and Nuraini, Lia and Harmain, Irfan (2026) UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA WARGA DOMPAK DENGAN PT. TENRA PRATIWI DEVELOPMENT TERKAIT KEABSAHAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SAHLA_ARIFAH_PANGESTI_2205040102_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (984kB)
	Text (Abstrak) SAHLA_ARIFAH_PANGESTI_2205040102 _Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (Bab I) SAHLA_ARIFAH_PANGESTI_2205040102 _Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (Daftar Pustaka) SAHLA_ARIFAH_PANGESTI_2205040102 _Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Full Text) SAHLA_ARIFAH_PANGESTI_2205040102_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat Dompak dengan PT. Terira Pratiwi Development (PT. TPD) terkait keabsahan Hak Guna Bangunan (HGB), dengan fokus pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/TUN/2018. Permasalahan yang dikaji adalah belum optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, meskipun secara yuridis putusan tersebut telah membatalkan HGB PT. TPD karena adanya cacat administrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya ketidakpastian mengenai status penguasaan tanah yang berdampak pada masyarakat, khususnya terhadap lahan yang belum memperoleh kepastian hak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap dua narasumber, yaitu perwakilan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjungpinang yang memahami aspek administrasi dan legalitas pertanahan, serta Ketua RT yang mewakili masyarakat terdampak konflik agraria di Dompak, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian juga didukung dengan studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa agraria memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat agar implementasi putusan pengadilan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan dari pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN, untuk menyelesaikan administrasi pertanahan serta mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui penetapan tanah yang memenuhi persyaratan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Actions (login required)

View Item