PRATIWI, WINDY and Suryadi, Suryadi and Harmain, Irfan (2026) EFEKTIVITAS KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG DALAM PENYELESAIAN TUNGGAKAN UTANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Windy_Pratiwi_2205040093 _Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (910kB)
	Text (Abstrak) Windy_Pratiwi_2205040093 _Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Bab I) Windy_Pratiwi_2205040093 _Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (433kB)
	Text (Daftar Pustaka) Windy_Pratiwi_2205040093 _Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (Full Text) Windy_Pratiwi_2205040093 _Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tunggakan utang pada perbankan syariah berpotensi mengganggu kualitas aset dan kesehatan bank. Untuk mengatasinya, PT. Bank Riau Kepri Syariah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih perlu dikaji karena terdapat berbagai hambatan dalam penyelesaian tunggakan utang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam penyelesaian tunggakan utang pada PT. Bank Riau Kepri Syariah serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara telah berjalan efektif berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Penyelesaian tunggakan utang dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) melalui pemanggilan, mediasi, negosiasi, dan pendekatan persuasif sehingga seluruh perkara yang menjadi objek penelitian dapat diselesaikan tanpa proses litigasi. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, debitur yang kurang kooperatif, perubahan domisili, penurunan kemampuan ekonomi debitur, serta rendahnya kesadaran hukum. Hambatan tersebut diatasi melalui koordinasi dengan pemberi kuasa, pendekatan persuasif, mediasi, pemanggilan debitur, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kewenangan Jaksa Pengacara Negara berperan efektif dalam membantu pemulihan piutang PT. Bank Riau Kepri Syariah melalui penyelesaian secara nonlitigasi.

Actions (login required)

View Item