DIVA, SYAKIRAH FARAH and Ayu, Efritadewi and Irfan, Harmain (2026) ANALISIS LIVING LAW DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SYAKIRAH FARAH DIVA_2205040061_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (731kB)
	Text (Abstrak) SYAKIRAH FARAH DIVA_2205040061_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (BAB I) SYAKIRAH FARAH DIVA_2205040061_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (Daftar Pustaka) SYAKIRAH FARAH DIVA_2205040061_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Full Teks) SYAKIRAH FARAH DIVA_2205040061_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan penerapan living law dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional serta implikasi belum diaturnya hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, yang diperkaya dengan wawancara sebagai bahan pendukung. Objek penelitian adalah kedudukan dan penerapan living law dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) pada masa transisi KUHP Nasional, dengan fokus pada implikasi kekosongan hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Data penelitian didominasi oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta diperkaya dengan wawancara kepada LAM dan tokoh adat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan living law serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan living law dalam Pasal 2 KUHP merupakan bentuk pengakomodasian hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengesampingkan asas legalitas. Namun, belum adanya pengaturan hukum acara pidana adat masih menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum sehingga diperlukan penguatan melalui inventarisasi hukum adat, pembentukan peraturan daerah, dan pedoman bagi aparat penegak hukum. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum dan hukum adat tanpa mengesampingkan asas legalitas, melainkan menyesuaikan penerapannya agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui inventarisasi hukum adat, pembentukan Peraturan Daerah, dan penyusunan pedoman bagi aparat penegak hukum agar penerapan living law tetap sejalan dengan asas legalitas dan tujuan pembaruan KUHP Nasional.

Actions (login required)

View Item