SARI, NILA PERMATA and Efritadewi, Ayu and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) Nila_Permata_Sari_2205040025_HUKUM-COVER..pdf - Published Version Download (895kB)
	Text (ABSTRAK) Nila_Permata_Sari_2205040025_HUKUM-ABSTRAK..pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (BAB 1) Nila_Permata_Sari_2205040025_HUKUM-BAB 1..pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Nila_Permata_Sari_2205040025_HUKUM-DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (366kB)
	Text (FULL TEXT) Nila_Permata_Sari_2205040025_HUKUM-FULL TEXT..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Eksibisionisme merupakan gangguan yang berhubungan dengan seksualitas. Dalam KUHP Nasional Penghapusan Pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya berkaitan dengan ketidak mampuan bertanggung jawab akibat disabilitas mental atau intelektual. Permasalahan muncul ketika pelaku Tindak pidana eksibisionisme masih memiliki kesadaran saat melakukan kejahatan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah pelaku dari tindak pidana eksibisionsime berhak menerima penghapusan pidana atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan pelaku eksibisionisme dalam memperoleh penghapusan pidana menurut KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalitis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana eksibisionisme telah memenuhi unsur dalam Pasal 406 KUHP Nasional. Pelaku eksibisionisme tetap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 39 KUHP Nasional, pelaku yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab adalah pelaku yang saat melakukan tindak pidana kehilangan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya akibat disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Eksibisionisme lebih tepat dinyatakan sebagai kurang mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP Nasional. Maka dari itu, alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf) karena kondisi kejiwaanya tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana eksibisionisme, melainkan hanya dimungkinkan memperoleh pengurangan pidana dan/atau dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP Nasional. Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Eksibisionisme, KUHP Nasional

Actions (login required)

View Item