OKTAPI, Deric Ninelee and Efritadewi, Ayu and Syahputra, Irwandi (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN ILLEGAL DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DERIC_NINELEE_OKTAPI_2105040059_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (992kB)
	Text (Abstrak) DERIC_NINELEE_OKTAPI_2105040059_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Bab I) DERIC_NINELEE_OKTAPI_2105040059_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Daftar Pustaka) DERIC_NINELEE_OKTAPI_2105040059_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Full Text) DERIC_NINELEE_OKTAPI_2105040059_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran ilegal masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungpinang sebagai wilayah perbatasan yang rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit menuju negara tetangga. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap praktik perekrutan ilegal yang berujung pada eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus penempatan pekerja migran ilegal di Kota Tanjungpinang serta menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dengan melibatkan koordinasi antarlembaga. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terkendala karakteristik wilayah perbatasan, sulitnya mengungkap jaringan pelaku, keterbatasan alat bukti, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Modus operandi dilakukan melalui perekrutan dengan memanfaatkan kondisi ekonomi korban, penggunaan media sosial dan perantara tidak resmi, pemalsuan dokumen, serta pemberangkatan secara nonprosedural yang berujung pada eksploitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan wilayah perbatasan, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item