ARIDA, MAINA and Ayu, Efritadewi and Irfan, Harmain (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI BERBASIS DEEPFAKE. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Maina_Arida_2205040083_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (735kB)
	Text (Abstrak) Maina_Arida_2205040083_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (56kB)
	Text (BAB 1) Maina_Arida_2205040083_Ilmu Hukum-BAB 1.pdf - Published Version Download (497kB)
	Text (Daftar Pustaka) Maina_Arida_2205040083_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Full Text) Maina_Arida_2205040083_Ilmu Hukum_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan AI, khususnya deepfake telah melahirkan bentuk kejahatan siber baru yang berupa pembuatan konten pornografi berbasis manipulasi digital yang sulit dibedakan dari realitas. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai penyelahgunaan teknologi deepfake. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan yang berlaku mampu menjangkau tindak pidana pembuatan konten pornografi berbasis deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana terhadap pembuatan konten pornografi berbasis deepfake berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan yang didukung oleh studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 35 dan Pasal 27A No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku pembuatan konten pornografi berbasis deepfake. Pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur karakteristik penyalahgunaan teknologi deepfake, serta menimbulkan ruang penafsiran dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana, dan diperlukan penyempurnaan kebijakan formulasi hukum pidana melalui perumusan norma yang lebih jelas terhadap perkembangan teknologi AI agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penyalahgunaan teknologi deepfake. Kata kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Deepfake, Pornografi, UU ITE

Actions (login required)

View Item