SHAHRIZA, NAZILA and Irman, Irman and Arjuna, Hendra (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2018 : STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NAZILA_SHAHRIZA_2205040030_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (577kB)
	Text (Abstrak) NAZILA_SHAHRIZA_2205040030_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (Bab I) NAZILA_SHAHRIZA_2205040030_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (488kB)
	Text (Daftar Pustaka) NAZILA_SHAHRIZA_2205040030_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (Full Text) NAZILA_SHAHRIZA_2205040030_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemanfaatan ruang terbuka publik di Kota Tanjungpinang sering kali berbenturan dengan pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal. Fenomena ini memicu kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menata pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis Teori Otonomi Daerah dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, para pedagang setempat, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan atribusi yang sah. Namun, implementasinya belum optimal karena lemahnya koordinasi lintas instansi antara fungsi penertiban dan fungsi pemberdayaan ekonomi. Penegakan hukum juga cenderung inkonsisten akibat dilema kemanusiaan serta adanya sejarah kebijakan diskresi lisan kepala daerah terdahulu yang kini dianggap sebagai hukum kebiasaan oleh pedagang. Kesimpulannya, penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 belum efektif secara komprehensif. Hambatan utama bersumber dari ketidakharmonisan sanksi hukum, dilema sosial-ekonomi aparat, keterbatasan sarana relokasi yang strategis, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akibat desakan ekonomi.

Actions (login required)

View Item