RAMADHAN, PUTRA and Haryanti, Dewi and Arjuna, Hendra (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (STUDI KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
PUTRA_RAMADHAN_2205040109_Ilmu Hukum - Cover.pdf Download (652kB) |
|
Text (Abstrak)
PUTRA_RAMADHAN_2205040109_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB) |
|
Text (BAB I)
PUTRA_RAMADHAN_2205040109_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (457kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
PUTRA_RAMADHAN_2205040109_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (321kB) |
|
Text (Full Text)
PUTRA_RAMADHAN_2205040109_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Kerentanan geografis Kabupaten Bintan sebagai wilayah kepulauan menempatkan daerah ini pada risiko tinggi terhadap kejahatan peredaran gelap narkotika yang ditandai dengan fluktuasi angka kasus di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan berdasarkan peraturan daerah serta menegaskan sumber dan sifat kewenangannya, sekaligus menganalisis pelaksanaan kewenangan instansi tersebut berdasarkan dokumen perencanaan dan realitas empiris. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk membedah norma hukum serta pendekatan sosiologis hukum untuk menguji kepatuhan administratif di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan sumber perolehan kewenangan berupa delegasi dari Bupati Bintan, serta memiliki sifat kewenangan terikat yang menutup penggunaan diskresi. Pada tingkat pelaksanaan, fungsi fasilitasi belum berjalan secara efektif akibat keterbatasan jumlah personel operasional, rasionalisasi anggaran daerah, serta belum sesuainya pelaporan antarinstansi. Selain itu dokumen rencana aksi daerah mengalami disorientasi karena ketiadaan pelaporan, sehingga fungsi koordinasi dalam forum rapat dilakukan namun tidak menghasilkan pembahasan yang efektif. Berdasarkan kondisi tersebut pelaksanaan kewenangan instansi disimpulkan belum bertransformasi menjadi tindakan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penataan pembagian kerja pegawai, pengelolaan efisiensi anggaran daerah, penegakan disiplin pelaporan antarinstansi, serta penguatan peran aktif seluruh anggota tim terpadu dalam forum koordinasi.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.04 Structure, Powers, Functions of Government/Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.598 Constitutional Law of Indonesia/Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 04:58 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Aug 2026 04:58 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/12147 |
Actions (login required)
 |
View Item |