ALIFIANTRI, DESWITA and Efritadewi, Ayu and Harmain, Irfan (2026) PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DESWITA ALIFIANTRI_2105040001_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (Abstrak) DESWITA ALIFIANTRI_2105040001_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (Bab I) DESWITA ALIFIANTRI_2105040001_ILMU HUKUM_BAB I.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Daftar Pustaka) DESWITA ALIFIANTRI_2105040001_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (Full Text) DESWITA ALIFIANTRI_2105040001_ILMU HUKUM_FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim (ratio decidendi) berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Perkara ini melibatkan terdakwa Windu Aji Sutanto yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana dalam perkara korupsi yang berkekuatan hukum tetap, namun kemudian dituntut kembali dalam perkara tindak pidana pencuciang uang (TPPU) atas rangkaian transaksi lanjutan seperti pemindahan dana menggunakan rekening pihak ketiga dan pembelian aset mewah. Kemudian majelis hakim memutuskan bahwa perkara tersebut ne bis in idem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data utama berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (ratio decidendi) mayoritas hakim menilai penuntutan korupsi dan pencucian uang (TPPU) secara bertahap dalam kasus ini berpotensi memicu penghukuman ganda (double punishment) sehingga menerapkan asas ne bis in idem, karena adanya kesamaan subjek, waktu, dan objek harta dengan perkara sebelumnya. Namun, putusan ini dinilai kurang tepat secara yuridis dan sejalan dengan dissenting opinion Hakim Anggota II. Korupsi dan pencucian uang (self-laundering) memiliki karakteristik delik, mens rea, dan actus reus yang sepenuhnya berbeda karena pencucian uang merupakan aktivitas baru yang berdiri sendiri. Menyamakan keduanya justru berisiko memberikan impunitas bagi pelaku dan menghambat pemulihan aset negara.

Actions (login required)

View Item