INDRIYANI, SAFIRA and Haryanti, Dewi and Irman, Irman (2026) KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2024: TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SAFIRA_INDRIYANI_2205040006_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (904kB)
	Text (Abstrak) SAFIRA_INDRIYANI_2205040006_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Bab I) SAFIRA_INDRIYANI_2205040006_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (Daftar Pustaka) SAFIRA_INDRIYANI_2205040006_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Full Teks) SAFIRA_INDRIYANI_2205040006_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya terkait kewenangan pemberian rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Tanjungpinang. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan teknis yang berpotensi memengaruhi kemurnian hak pilih serta integritas hasil pemilu, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi PSU pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Bawaslu dalam sistem penyelenggaraan pemilu bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi atas temuan maupun laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Rekomendasi PSU yang diberikan Bawaslu Kota Tanjungpinang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan guna menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum Bawaslu sangat strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui kewenangan pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada hasil pemungutan suara. Rekomendasi PSU di Kota Tanjungpinang menunjukkan peran Bawaslu sebagai instrumen pengawasan yang memastikan perlindungan hak pilih warga negara dan terwujudnya pemilu yang demokratis serta berkeadilan. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Pemilu 2024, Kota Tanjungpinang

Actions (login required)

View Item