RAHMAWATI, SITI and Irwandi, Syahputra and Irfan, Harmain (2026) ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SITI_RAHMAWATI_2205040012_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (380kB)
	Text (Abstrak) SITI_RAHMAWATI_2205040012_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (118kB)
	Text (BAB I) SITI_RAHMAWATI_2205040012_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) SITI_RAHMAWATI_2205040012_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Full Teks) SITI_RAHMAWATI_2205040012_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai penyidikan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mengkaji dasar hukum dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaanya, penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai mekanisme penyidikan in absentia dalam peraturan perundang-undangan, sementara peraktik tersebut telah diterapkan dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini iyalah bagaimana analisis yuridis penyidikan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi, tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana analisis yuridis penyidikan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan penyidikan in absentia pada perkara tindak pidana korupsi, pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mekanisme in absentia pada tahap persidangan, sedangkan pengaturan penyidikan in absentia juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan menyebabkan pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang melarikan diri hanya didasarkan pada kebijakan administratif internal. Kesimpulannya oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyidikan in absentia secara komprehensif guna memberikan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item