SETIANINGSIH, REVA and Suryadi, Suryadi and Mustika Intan, Dian (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM PUBLIKASI PERKARA PERCERAIN OLEH PENGADILAN AGAMA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) REVA_SETIANINGSIH_2205040052_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (712kB)
	Text (Abstrak) REVA_SETIANINGSIH_2205040052_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (BAB I) REVA_SETIANINGSIH_2205040052_Ilmu_Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (407kB)
	Text (Daftar Pustaka) REVA_SETIANINGSIH_2205040052_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (Full Teks) REVA_SETIANINGSIH_2205040052_Ilmu_Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan asas keterbukaan informasi di lingkungan peradilan bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun, dalam perkara perceraian, penerapan asas tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan hak privasi para pihak, mengingat perkara perceraian memuat informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi dalam publikasi perkara perceraian oleh Pengadilan Agama serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dalam publikasi perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi hukum dan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta sumber hukum lainnya digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian didukung melalui wawancara dengan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menemukan perlindungan data pribadi dalam publikasi perkara perceraian telah diterapkan sejak tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan secara tertutup, hingga publikasi putusan melalui penerapan anonimisasi terhadap identitas para pihak serta pembatasan informasi yang dipublikasikan. Mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat pengungkapan identitas para pihak maupun informasi mengenai alasan perceraian melalui media massa yang berpotensi melanggar hak privasi, menimbulkan kerugian, serta berdampak terhadap kehidupan sosial dan psikologis anak. Pihak yang dirugikan dapat menempuh tindakan hukum sesuai ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku jika pengungkapan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, dibutuhkan penerapan perlindungan data pribadi secara lebih optimal oleh Pengadilan Agama, media massa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyebarluasan informasi perkara agar tercipta keseimbangan antara keterbukaan informasi serta perlindungan hak privasi para pihak.

Actions (login required)

View Item