OKTAVIA JASMON, ALVIRA (2026) RASIONALISASI HUKUM RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI KHUSUS KEPULAUAN NATUNA-ANAMBAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
ALVIRA_OKTAVIA_JASMON_2205040099_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Abstrak)
ALVIRA_OKTAVIA_JASMON_2205040099_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (372kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 1)
ALVIRA_OKTAVIA_JASMON_2205040099_ILMU HUKUM_BAB I.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (447kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
ALVIRA_OKTAVIA_JASMON_2205040099_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (328kB) | Request a copy |
|
Text (Full Teks)
ALVIRA_OKTAVIA_JASMON_2205040099_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Rencana pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas muncul di tengah kondisi geopolitik Laut Natuna Utara yang rawan pelanggaran kedaulatan, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi baru, padahal usulan ini hanya mencakup Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kesenjangan antara ketentuan normatif yang bersifat umum dengan karakteristik khusus wilayah kepulauan dan perbatasan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis rasionalisasi hukum rencana pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas berdasarkan Pasal 33 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan Teori Desentralisasi Asimetris sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Natuna dan Anambas belum memenuhi syarat kewilayahan umum dalam Pasal 35, keduanya secara faktual memenuhi kriteria Kepentingan Strategis Nasional dalam Pasal 49 sebagai norma khusus atau lex specialis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dapat dibenarkan secara yuridis melalui jalur Kepentingan Strategis Nasional, bukan melalui jalur pembentukan daerah yang bersifat umum.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.04 Structure, Powers, Functions of Government/Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.598 Constitutional Law of Indonesia/Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 05:25 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Aug 2026 05:25 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/12255 |
Actions (login required)
 |
View Item |