PUTRI, NELFA RIANA and Nuraini, Lia and Intan, Dian Mustika (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31/Pdt.G/2024/ PN Bgr). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NELFA_RIANA_PUTRI_2205040084 _Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (637kB)
	Text (Abstrak) NELFA_RIANA_PUTRI_2205040084 _Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (Bab I) NELFA_RIANA_PUTRI_2205040084 _Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (576kB)
	Text (Daftar Pustaka) NELFA_RIANA_PUTRI_2205040084 _Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Full Text) NELFA_RIANA_PUTRI_2205040084 _Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penolakan tuntutan ganti rugi dalam perkara wanprestasi sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika pengadilan telah menyatakan adanya wanprestasi, tetapi tidak mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bgr yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun menolak sebagian tuntutan ganti rugi karena tidak dicantumkan secara tegas dalam PPJB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan ganti rugi serta menganalisis penerapan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak dicantumkan dalam PPJB. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori penemuan hukum (rechtsvinding), dan doktrin ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada terbuktinya wanprestasi serta tidak adanya klausul ganti rugi dalam PPJB sebagai dasar penolakan sebagian tuntutan ganti rugi. Selain itu, penerapan Pasal 1243 KUHPerdata dalam putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdata karena belum menguraikan keterkaitan Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248, dan Pasal 1250 KUHPerdata. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim seharusnya tidak memperhatikan pembuktian wanprestasi, kerugian nyata, hubungan kausal, dan ketentuan ganti rugi dalam KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis maupun praktis dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Indonesia.

Actions (login required)

View Item