RIZAL RAMADHAN, ADITYA and Novi, Winarti and Khairi, Rahmi (2026) STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DISPARITAS AKSES PENDIDIKAN MELALUI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SEKOLAH DASAR DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ADITYA RIZAL RAMADHAN_2005010028_Ilmu Pemerintahan - Cover.pdf - Published Version Download (572kB)
	Text (Abstrak) ADITYA RIZAL RAMADHAN_2005010028_Ilmu Pemerintahan - Abstrak.pdf - Published Version Download (751kB)
	Text (BAB I) ADITYA RIZAL RAMADHAN_2005010028_Ilmu Pemerintahan - BAB I.pdf - Published Version Download (586kB)
	Text (Daftar Pustaka) ADITYA RIZAL RAMADHAN_2005010028_Ilmu Pemerintahan - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (678kB)
	Text ADITYA RIZAL RAMADHAN_2005010028_Ilmu Pemerintahan - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Disparitas akses pendidikan dasar di Kota Tanjungpinang ditandai dengan ketidakmerataan jumlah peserta didik antar sekolah. Sebagian sekolah mengalami kekurangan peserta didik, sementara sekolah lainnya memiliki jumlah peserta didik yang lebih tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh persebaran penduduk, daya tampung sekolah, dan preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dilakukan melalui perencanaan daya tampung, sosialisasi SPMB, koordinasi dengan pihak sekolah, pelaksanaan SPMB, serta penetapan kebijakan penerimaan murid baru. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas akses pendidikan. Pemerataan peserta didik belum tercapai secara optimal karena perencanaan dan penetapan daya tampung belum sepenuhnya mempertimbangkan persebaran penduduk dan kebutuhan pendidikan antarwilayah. Disparitas masih terjadi akibat ketidakseimbangan persebaran penduduk, perbedaan daya tampung sekolah, serta preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelaksanaan SPMB agar lebih sesuai dengan kondisi persebaran penduduk dan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah. Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Disparitas Akses Pendidikan, SPMB.

Actions (login required)

View Item