ALFIZON, SATRIA PUTRA and Oksep, Adhayanto and Irman, Irman (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SATRIA_PUTRA_ALFIZON_2205040086_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (625kB)
	Text (Abstrak) SATRIA_PUTRA_ALFIZON_2205040086_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (BAB 1) SATRIA_PUTRA_ALFIZON_2205040086_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Daftar Pustaka) SATRIA_PUTRA_ALFIZON_2205040086_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Full Teks) SATRIA_PUTRA_ALFIZON_2205040086_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang menciptakan model tata kelola pemerintahan daerah baru di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam struktur pemerintah daerah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum OIKN dengan meninjau kerangka struktur pemerintahan daerah nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kelembagaan OIKN memiliki karakteristik hibrida dan sui generis yang memicu diskrepansi normatif mendasar. Di satu sisi OIKN dikualifikasikan sebagai lembaga setingkat kementerian yang pimpinannya diangkat serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun di sisi lain bertindak sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus. Desain kelembagaan ini mengeliminasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan kepala daerah langsung, yang berdampak pada hilangnya hak representasi politik lokal warga setempat. Dibandingkan dengan wilayah berstatus otonomi khusus atau daerah istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, dan Jakarta, IKN tidak menerapkan desentralisasi asimetris yang demokratis, melainkan lebih mencerminkan praktik dekonsentrasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa OIKN pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersifat administratif murni guna mengutamakan efisiensi pembangunan infrastruktur nasional secara top-down. Oleh karena itu, direkomendasikan pembentukan peraturan pelaksanaan yang jelas guna memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan efisiensi pembangunan dengan jaminan partisipasi publik lokal

Actions (login required)

View Item