SYAFITRI, ELVINA and Ayu, Efritadewi and Dian Mustika, Intan (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN PADA PLATFORM E-COMMERCE. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ELVINA_SYAFITRI_190574201029_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (477kB)
	Text (Abstrak) ELVINA SYAFITRI_190574201029_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (BAB I) ELVINA SYAFITRI_190574201029_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Daftar Pustaka) ELVINA SYAFITRI_190574201029_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Full Teks) ELVINA_SYAFITRI_190574201029_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai penipuan online, pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal. Banyak korban mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana karena kurangnya pemahaman hukum, proses pembuktian yang rumit, serta sulitnya melacak identitas pelaku. Selain itu, pengembalian kerugian korban juga sering kali tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform E-Commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pada Platform E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hukum normatif merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada platform E-Commerce telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan tersebut diberikan melalui upaya preventif dan represif, baik dengan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku, maupun pemenuhan hak-hak korban. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala akibat perkembangan modus penipuan dan rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform E-Commerce, dan masyarakat untuk mewujudkan transaksi elektronik yang aman dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada platform E-Commerce telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui upaya preventif dan represif.

Actions (login required)

View Item