TILANI, VINANTI PUTRI and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) VINANTI PUTRI TILANI_190574201078_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (577kB)
	Text (Abstrak) VINANTI PUTRI TILANI_190574201078_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (BAB I) VINANTI PUTRI TILANI_190574201078_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Daftar Pustaka) VINANTI PUTRI TILANI_190574201078_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Full Teks) VINANTI PUTRI TILANI_190574201078_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kabupaten Bintan serta Apa hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Kabupaten Bintan. Penangkapan Ikan secara ilegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah utuk mengetahui berbagai macam upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam melakukan Penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal serta mengetahui berbagai macam hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Kejaksaan Negeri Bintan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Metode ini analisis yang digunakan oleh penulis bersifat kualitatid, memlih penelitian Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Modus operandi penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan, seperti penggunaan bom ikan dan alat tangkap terlarang, terus berlangsung meskipun ada regulasi yang melarangnya. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan semua orang mematuhi aturan dan hukum. Dalam, hukum pidana, penegakan hukum berarti mengambil tindakan untuk mencegah orang melanggar hukum. Hambatan dalam tindak pidana penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut di Kabupaten Bintan memerlukan pendekatan yang komprehensif fan berkelanjutan, yang mencakup upaya penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang lebih optimal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Actions (login required)

View Item