SYATHA, WIRANSYAH and Endri, Endri and Syahputra, Irwandi (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNSUR KEALPAAN DALAM KUHP NASIONAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WIRANSYAH_SYATHA_190574201138_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (629kB)
	Text (Abstrak) WIRANSYAH_SYATHA_190574201138_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Bab I) WIRANSYAH_SYATHA_190574201138_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Daftar Pustaka) WIRANSYAH_SYATHA_190574201138_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Full Teks) WIRANSYAH_SYATHA_190574201138_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya, termasuk yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur kesalahan (mens rea), khususnya dalam bentuk kealpaan (culpa), sehingga timbul permasalahan bagaimana konstruksi hukum yang jelas mengenai parameter pembuktian unsur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi unsur kealpaan (culpa) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi unsur kealpaan (culpa) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja dibangun melalui tiga tahapan, yaitu adanya kewajiban hukum (legal duty) yang mewajibkan korporasi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum tersebut (breach of legal duty) yang menunjukkan tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum, serta adanya atribusi kesalahan kepada organ korporasi yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan sehingga kelalaian tersebut menjadi kesalahan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tetap berlandaskan pada asas geen straf zonder schuld, sehingga pemidanaan korporasi hanya dapat dilakukan apabila unsur kealpaan dapat dibuktikan sebagai kesalahan organisasi yang mempunyai hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan kerja

Actions (login required)

View Item