PUTRA, ARI DWI and Suryadi, Suryadi and Intan, Dian Mustika (2026) ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Ari_Dwi_Putra_190574201072_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (979kB)
	Text (Abstrak) Ari_Dwi_Putra_190574201072_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (858kB)
	Text (BAB I) Ari_Dwi_Putra_190574201072_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Daftar Pustaka) Ari_Dwi_Putra_190574201072_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (996kB)
	Text (Full Text) Ari_Dwi_Putra_190574201072_Ilmu Hukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya usaha sarang burung walet yang memberikan manfaat ekonomi, namun berpotensi menimbulkan pencemaran dan gangguan lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan hukum. Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemilik usaha sarang burung walet terhadap pencemaran lingkungan serta analisis yuridis mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila kegiatan usaha tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha sarang burung walet berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik usaha sarang burung walet diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan pelaksana mengenai perlindungan lingkungan hidup dan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemilik usaha wajib memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran. Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran yang memenuhi unsur hukum, pemilik usaha dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran norma, kerugian, hubungan sebab akibat, dan tingkat risiko kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item