Putri, Azhura and Adji, Suradji Muhammad and Yudhanto, Satyagraha Adiputra (2022) HCOLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN LIMBAH MINYAK DI PERAIRAN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text Putri Azhura_170563201029_Ilmu Administrasi Negara - 170563201029 Putri Azhura.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Collaborative governance digunakan untuk menganalisis kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai upaya dan respon pemerintah dalam menangani permasalahan publik. Keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membuat sektor publik lebih efektif dan efisien. Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan langkahlangkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Proses dialog tatap muka sudah dilakukan oleh DLHK Provinsi, Swasta, dan Masyarakat, namun masih ada beberapa masyarakat pelaku usaha wisata yang tidak dilibatkan dalam pertemuan dan membuat kurangnya koordinasi antar pelaku tata kelola kolaboratif , (2) Para pemangku kepentingan membangun kepercayaan dengan membuat kesepakatan bersama untuk membentuk tim regional berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian diterbitkan SK Gubernur Kepri No 742 Tahun 2018 tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepri, (3) Telah dilakukan pemantauan tumpahan minyak yang masuk ke perairan Bintan dengan menggunakan citra satelit, (4) Masih terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terlihat dari hasil wawancara bahwa partisipasi masyarakat untuk melapor jika terjadi tumpahan minyak masih sedikit. Hal ini disebabkan adanya anggapan di masyarakat bahwa tumpahan minyak sudah menjadi hal yang lumrah terjadi setiap tahunnya, dan (5) Ditemukan bahwa pemusnahan minyak hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin dan selama ini hanya tersedia di Batam. Demikian pula, transportasi yang digunakan untuk mengangkut limbah minyak juga harus memiliki armada kendaraan yang berlisensi.

Actions (login required)

View Item