DIAN, PERMATA SARI and Jamhur, Poti and Edison, Edison (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI DIAN PERMATA SARI - 130563201133.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy |
Abstract
Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara sehingga diperlukan peran negara dalam pembangunan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur regulasi tentang pendidikan secara teknis dilimpahkan ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian ini menggunakan purposif sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset seperti guru, tenaga pendidik serta infrastruktur, sarana dan prasarana. Didapati faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengalihan yang terletak pada luas wilayah dan rentang kendali yang tersebar di 7(tujuh) daerah kabupaten/kota yang menjadi penghambat dalam pengurusan administrasi sekolah. Upaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau dalam membentuk cabang UPT(unit pelayanan teknis) sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dialokasikan ke beberapa daerah kabupaten/kota sebagai langkah memudahkan pengurusan administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dan berjalan secara optimal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengalihan Kewenangan, Pendidikan Menengah.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara > 353.8 Departments of Education/Departemen Pendidikan |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Administrasi Negara |
| Depositing User: | admin fisip fisip |
| Date Deposited: | 19 Jul 2021 04:19 |
| Last Modified: | 19 Jul 2021 04:19 |
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/624 |
Actions (login required)
 |
View Item |