NAZRI, MUHAMAD and Arjuna, Hendra and Irman, Irman (2024) PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP PENCEMARAN LAUT YANG TERJADI DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhamad Nazri_190574201130_Cover.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Abstrak) Muhamad Nazri_190574201130_Abstrak.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (BAB 1) Muhamad Nazri_190574201130_BAB 1.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (Daftar Referensi) Muhamad Nazri_190574201130_Daftar Referensi.pdf - Published Version Download (74kB)
	Text (Full Teks) Muhamad Nazri_190574201130_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (969kB) | Request a copy

Abstract

Pencemaran laut yang terjadi setiap tahun pada musim angin utara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi permasalahan serius yang merusak lingkungan laut dan pesisir. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pencemaran laut di Wilayah Pesisir Bintan dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah pesisir Bintan dengan menggunakan teori pengawasan. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis empiris dengan melibatkan tiga informan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Namun, keterbatasan muncul berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di mana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terbatas pada jarak 0-12 mil laut dari garis pantai. Hal ini mengakibatkan wilayah yang menjadi sumber pencemaran, terutama oleh minyak hitam di hulu, berada di luar cakupan kewenangan Wilayah Provinsi. Penulisan ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Bintan memiliki keterbatasan geografis yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penulisan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mempertimbangkan perluasan cakupan geografis sehingga dapat mencakup wilayah yang menjadi hulu dari pencemaran oleh minyak hitam. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir di Kabupaten Bintan. Kata Kunci: Pengawasan, Pencemaran Laut,Pesisir Bintan.

Actions (login required)

View Item