NURMANSYAH, NURMANSYAH and Nuraini, Lia and Fajar Hidayat, Muhammad (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA KEDAI KOPI ABU DAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NURMANSYAH_2105040117_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (Abstrak) NURMANSYAH_2105040117_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (BAB I) NURMANSYAH_2105040117_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Daftar Pustaka) NURMANSYAH_2105040117_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Full Teks) NURMANSYAH_2105040117_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kedai Kopi Abu Dafi menyelenggarakan waralaba dengan membuat perjanjian waralaba secara tertulis antara Pemberi Waralaba (franchisor) dengan Penerima Waralaba (Franchisee) pada setiap cabang (outlet) yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu waralaba dengan jangka waktu serta syarat tertentu. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba mengatur materi atau klausula paling sedikit yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba. Kondisi saat ini, beberapa materi atau klausula sebagaimana ketentuan PP 35 Tahun 2024 tidak dimuat dalam perjanjian waralaba Kedai Kopi abu Dafi. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi yang dibuat para pihak belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba. Perjanjian waralaba yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dapat diartikan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran yang diberikan adalah perjanjian waralaba yang dibuat dalam penyelenggaraan bisnis waralaba harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Actions (login required)

View Item