Search for collections on Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji

ANALISIS YURIDIS PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

SAHRIL, SAHRIL and Adhayanto, Oksep and WIDIANI, HENI (2025) ANALISIS YURIDIS PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

[img] Text (COVER)
Sahril_180574201031_Ilmu Hukum - COVER.pdf - Published Version

Download (769kB)
[img] Text (ABSTRAK)
Sahril_180574201031_Ilmu Hukum - ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (16kB)
[img] Text (BAB 1)
Sahril_180574201031_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version

Download (74kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Sahril_180574201031_Ilmu Hukum - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (64kB)
[img] Text (FULL TEKS)
Sahril_180574201031_Ilmu Hukum - FULL TEKS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: https://lib.umrah.ac.id/

Abstract

Seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki martabat dan keagungan yang tertanam dalam dirinya terutama seorang presiden dan wakil presiden. Namun, ada beberapa hal yang membuat seorang presiden dan wakil presiden itu kehilangan martabat dan keagungan nya salah satunya ialah bentuk penghinaan. Hal ini sangat melukai martabat presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini maka diperlukan Pendekatan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menjadikan kajian pustaka sebagai sumber data utama untuk dapat dijadikan sebagai analisis penelitian dengan pendekatan perundang undangan. Pada penelitian ini berdasarkan hasil kajian dengan manganalisa beberapa sumber data baik buku, berita dan berbagai sumber pustaka lainnya. Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah hal ini sesuai dengan UUD pasal 28 Tahun 1945. Sementara bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionNameNIP / NIDN
UNSPECIFIEDAdhayanto, OksepNIP.198109292015041002
UNSPECIFIEDWidiani, HeniNIP.198701122018032001
Subjects: 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 340.2 Comparative Law/Hukum Perbandingan
300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum
300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 341 International Law/Hukum Internasional
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: user ilmuhukum
Date Deposited: 11 Feb 2025 06:32
Last Modified: 11 Feb 2025 06:32
URI: http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/8931

Actions (login required)

View Item View Item