NGABALIN, TENGGARA and Putra, Ardi and Darmawan, Eki (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN 2025. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Tenggara Ngabalin_2105010066_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (Abstrak) Tenggara Ngabalin_2105010066_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Bab 1) Tenggara Ngabalin_2105010066_Ilmu Pemerintahan_Bab 1.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Daftar Pustaka) Tenggara Ngabalin_2105010066_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Full Teks) Tenggara Ngabalin_2105010066_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi di Kecamatan Tambelan dilakukan oleh nelayan dari luar daerah menyebabkan kerusakan ekosistem laut, khususnya terumbu karang, serta menurunkan hasil tangkapan nelayan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, PPNS Perikanan, dan masyarakat nelayan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang berindikator ukuran dan tujuan kebijakan, kebijakan pelaksanaan sumber daya, karakteristik agen plaksana, sikap atau kecendrungan plaksana, komunikasi dan koordinasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya. Meskipun pelanggaran telah mereda, hal tersebut tidak menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang, terutama mengingat kondisi aparat penegak hukum di Kecamatan Tambelan masih sangat terbatas dari segi sarana prasarana, sehingga penerapan kebijakan belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan, sosialisasi rutin kepada masyarakat nelayan, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mendorong efektivitas kebijakan dan menjaga kelestarian sumber daya laut di Kecamatan Tambelan.

Actions (login required)

View Item