SILANGIT, INTAN GLORIA MAWAR and Nuraini, Lia and Hidayat, Muhammad Fajar (2025) TINJAUAN YURIDIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL POTENSI PALA TIANGAU KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) INTAN_GLORIA_MAWAR_ SILANGIT_2105040062_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (776kB)
	Text (Abstrak) INTAN_GLORIA_MAWAR_SILANGIT_2105040062_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (BAB I) INTAN_GLORIA_MAWAR_SILANGIT_2105040062_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (Daftar Pustaka) INTAN_GLORIA_MAWAR_SILANGIT_2105040062_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (Full Teks) INTAN_GLORIA_MAWAR_SILANGIT_2105040062_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah komoditas rempah pala yang berasal dari Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pala Tiangau yang memiliki karakteristik khas dari segi aroma, bentuk, dan kadar minyak atsiri tinggi dinilai memiliki potensi kuat untuk didaftarkan sebagai Produk Indikasi Geografis. Namun, hingga saat ini, statusnya masih sebatas tercatat dalam Surat Pencatatan Inventaris Kekayaan Intelektual Komunal Potensi Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis potensi Pala Tiangau untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai produk Indikasi Geografis serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara dengan instansi terkait, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan masyarakat petani di Kepulauan Anambas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pala Tiangau telah memenuhi syarat substantif sebagai Indikasi Geografis dan memiliki dasar kuat melalui Surat Pencatatan Potensi IG oleh DJKI. Namun, proses pendaftarannya terhambat oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai HKI, lemahnya dukungan administratif pemerintah daerah, serta terbatasnya kapasitas lembaga pemohon. Dengan percepatan pendaftaran dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Kemenkumham, Pala Tiangau dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal. Kata kunci : Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Pala Tiangau

Actions (login required)

View Item