SIANTURI, BELTSYAZER F.C.L. and Hidayat, Muhammad Fajar and Nuraini, Lia (2025) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG DISEBABKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)DALAM KONTRAK PINTAR (SMART CONTRACT). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Beltsyazer F.C.L. Sianturi_2105040058_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (676kB)
	Text (Abstrak) Beltsyazer F.C.L. Sianturi_2105040058_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf.pdf - Published Version Download (326kB)
	Text (BAB I) Beltsyazer F.C.L. Sianturi_2105040058_Ilmu Hukum - BAB I.pdf.pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Daftar Pustaka) Beltsyazer F.C.L. Sianturi_2105040058_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Full Text) Beltsyazer F.C.L. Sianturi_2105040058_Ilmu Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem perjanjian melalui kontrak pintar (smart contract) yang berbasis teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI). Meskipun smart contract menawarkan efisiensi, transparansi, dan otomatisasi transaksi, kehadiran AI dalam proses tersebut justru memunculkan risiko kebocoran data pribadi. Risiko ini timbul akibat minimnya interaksi langsung antar pihak dan kurangnya pengaturan hukum yang eksplisit mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami akibat kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh AI dalam kontrak pintar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai peraturan, literatur, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum secara khusus mengatur aspek tanggung jawab dalam penggunaan AI pada kontrak pintar. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi menghambat perlindungan maksimal bagi subjek data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penyesuaian regulasi agar mampu memberikan perlindungan yang memadai dan kepastian hukum dalam menghadapi tantangan pada era digital.

Actions (login required)

View Item