LOHONAUMAN, JOEL OKTAVIANUS and Adhayanto, Oksep and Irman, Irman (2025) KONSTITUSIONALITAS PENGGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK SEBELUM PELANTIKAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Joel Oktavianus Lohonauman_2105040093_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (873kB)
	Text (Abstrak) Joel Oktavianus Lohonauman_2105040093_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Updated Version Download (137kB)
	Text (Bab I) Joel Oktavianus Lohonauman_2105040093_Ilmu Hukum-Bab 1.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Daftar Pustaka) Joel Oktavianus Lohonauman_2105040093_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Full Teks) Joel Oktavianus Lohonauman_2105040093_Ilmu Hukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat langsung kepada calon anggota legislatif yang dipercaya mewakili aspirasi mereka. Namun, dalam praktiknya muncul fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik sebelum pelantikan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena ini menimbulkan polemik serius karena berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas praktik penggantian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, dengan teori hukum sebagai sistem norma dari Hans Kelsen sebagai pisau analisis. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan setiap norma hukum dalam satu hierarki yang berujung pada norma dasar atau Grundnorm, yakni UUD NRI 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penggantian calon terpilih sebelum pelantikan tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan norma eksplisit dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi celah yang memungkinkan partai politik mengganti calon terpilih secara sepihak. Hal ini pada akhirnya merugikan hak politik warga negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas perlindungan terhadap suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Actions (login required)

View Item